Restorasi Fungsi Trotoar Jalan

Restorasi Fungsi Trotoar Jalan

Trotoar adalah salah satu dari sekian banyak hak yang seharusnya diberikan pemerintah untuk lalu lintas pejalan kaki, namun faktanya banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi di lapangan sehingga hak pejalan kaki tersebut yang kini sudah beralih fungsi menjadi area reklame, area dagang, bahkan ada yang secara terang-terangan mencomot trotoar seolah-olah itu adalah tanah miliknya, sudah saatnya pemerintah melakukan restorasi terhadap fungsi trotoar jalan.
.
Menurut Pasal 45 Ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Trotoar adalah salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan selain dari lajur sepeda, tempat penyebrangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Dan penyediaan fasilitas tersebut diselenggarakan oleh pemerintah untuk jalan nasional, pemerintah provinsi untuk jalan provinsi, pemerintah kabupaten untuk jalan kabupaten dan jalan desa, pemerintah kota untuk jalan kota, dan badan usaha jalan tol untuk jalan tol sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mengenai fungsi dari trotoar secara jelas ditegaskan dalam Pasal 34 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki saja. Namun, sekarang trotoar seolah sudah beralih fungsi karena area yang semulanya dibuat untuk lalu lintas pejalan kaki saja sudah susah untuk dilalui, sehingga para pejalan kaki kini sudah tidak berjalan melalui trotoar, akan tetapi berjalan di sepanjang bahu jalan.

Adanya baliho yang rendah dan lebar sangat mengganggu pejalan kaki, bahkan ada sebagian baliho tempat reklame yang memakan hampir semua area trotoar sehingga para pejalan kaki untuk melaluinya harus melaluinya harus melalui bahu jalan, dimana bahu jalan sebagi dimaksud fungsinya adalah untuk tempat berhentinya kendaraan agar tidak mengganggu lalu lintas. Seperti yang kita ketahui, berjalan di sepanjang bahu jalan bisa sangat membahayakan bagi pejalan kaki, bisa saja para pejalan kaki mengalami kecelakaan seperti tersambar ataupun keserempet kendaraan yang sedang melaju.

Lebih parahnya lagi, banyak rumah yang berada disamping trotoar secara terang-terangan mencomot area trotoar seolah-olah trotoar tersebut adalah hak miliknya, bahkan trotoar tersebut dipagar sehingga secara tidak langsung sang pemilik rumah mengakui bahwa trotoar tersebut adalah hak miliknya dan merupakan miliknya yang seutuhnya untuk menggunakan trotoar tersebut untuk kepentingannya.

Selain itu, adanya bangunan liar disepanjang trotoar yang memakan hampir seluruh bagian trotoar juga sangat mengganggu, bangunan liar tersebut rata-rata berupa rumah-rumah, dan toko-toko dagang. Warga yang melakukan usaha di dekat trotoar pun ikut-ikutan menjarah hak pejalan kaki dengan memakai sebagian ataupun seluruh badan trotoar. Dengan adanya bangunan liar dan penjarahan terhadap trotoar tersebut sangat mengurangi hak pejalan kaki terhadap trotoar tersebut, seolah-olah fungsi trotoar yang sekarang bukanlah sebagai tempat untuk para pejalan kaki, melainkan untuk hal-hal lainnya.

Ada juga warga yang mendirikan usaha disepanjang trotoar sehingga para pejalan kaki tidak bisa melewati area tersebut, mereka membangun sebuah tenda dan meletakkan kursi, meja dan perlengkapan untuk berdagang di sepanjang area trotoar, lebih mirisnya lagi mereka secara terang-terangan melarang siapapun untuk melewati daerah tersebut.

Melihat dari fakta-fakta yang ada diatas, pemerintah masih saja diam dan belum ada tindakan yang konkrit untuk melakukan penertiban baik bangunan, area jualan, baliho, dan lain-lain disepanjang trotoar. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah daerah menertibkan bangunan-bangunan, area reklame, dan hal-hal lain yang mengganggu hak pejalan kaki atas trotoar tersebut karena sejatinya trotoar yang difungsikan sebagai lalu lintas pejalan kaki kini telah beralih fungsi.

Banyak akibat yang dapat terjadi apabila hak pejalan kaki atas trotoar tersebut semakin berkurang, pejalan kaki pasti akan beralih berjalan melalui bahu jalan dimana tentunya berjalan di bahu jalan dapat membahayakan nyawa pejalan kaki tersebut, bisa saja terjadi kecelakaan terhadap pejalan kaki tersebut. Jikalaupun ada terjadi kecelakaan yang diakibatkan karena pejalan kaki yang berjalan disepanjang bahu jalanpun yang menjadi kambing hitam tetap saja pejalan kaki. Padahal sebenarnya para pejalan kaki tidak bisa salahkan, karena hak tempat mereka untuk berjalan sudah diambil mereka yang secara santai megambil area trotoar seolah-olah itu adalah hak mereka. Selain itu, pemerintah juga tidak boleh diam saja melihat area periklanan yang rendah dan lebar sehingga menutup area jalan tempat pejalan kaki di trotoar dikarenakan dengan adanya area periklanan tersebut menutupi tempat pejalan kaki untuk berjalan juga. Sudah saatnya pejalan kaki mendapatkan hak yang sama dengan yang didapat oleh pengendara umum yang menggunakan kendaraan. Apakah hak pengendara kendaraan umum lebih diutamakan dikarenakan mereka dikenakan pajak? Apakah itu menjadi tolak ukur pemerintah atau dinas terkait dalam mengembangkan fasilitas jalan?

Ironis memang, disaat pemerintah sibuk memperbaiki sarana transportasi umum mereka justru mengesampingkan hal-hal dasar dalam hal lalu lintas, yaitu trotoar sebagai lalu lintas pejalan kaki. Seharusnya sebelum pemerintah memperbaiki ketingkat yang lebih tinggi, mereka harus melihat hal-hal mendasar yang menjadi bagian dari lalu lintas. Jika dianalogikan, saat kita ingin memperbaiki interior sebuah mobil, kita melupakan untuk memperbaiki mesin mobil tersebut sehingga interiror yang sudah diperbaiki tadi tidak berguna tanpa mesin yang menyala, maksud dari analogi tersebut adalah jika kita ingin memperbaiki hal-hal yang bersifat umum, maka kita seharusnya memperbaiki dahulu hal-hal mendasarnya terlebih dahulu. Sudah saatnya pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait untuk melakukan restorasi terhadap fungsi trotoar tersebut sesuai dengan Pasal 34 Ayat (4) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan untuk mengembalikan hak-hak pejalan kaki seperti semula sehingga hak-hak para pejalan kaki dapat terpenuhi.

1 komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.